Palangka Raya, (satpolpp.kalteng.go.id) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan bersama para tokoh, ormas serta mahasiswa dalam ‘Hasupa Hasambewa’ yang membahas berbagai hal strategis saat ini di daerah setempat.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas serta mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak berkaitan beberapa hal, meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi infrastruktur, permasalahan sosial yakni konflik di Bangkal Kabupaten Seruyan, serta situasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (16/10/2023).
“Berbagai hal yang terjadi, mulai dari karhutla, konflik sosial, hingga masalah infrastruktur dan lainnya diselesaikan secara bertahap serta komprehensif,” kata Sekda Kalteng H. Nuryakin.
Nuryakin menyampaikan, melalui pertemuan hari ini, sangat banyak yang bisa didiskusikan. Pada prinsipnya Pemprov Kalteng ingin meminta masukan, pendapat dari masyarakat untuk mengawal pembangunan Visi dan Misi Kalteng BERKAH sesuai dengan harapan bersama.
Termasuk membahas permasalahan yang semakin merebak di tengah masyarakat yang belum terselesaikan secara komprehensif, belum tersentuh rasa keadilan yang dirasa masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kalteng serta masyarakat merasakan tersumbatnya aspirasi yang disuarakan melalui lembaga resmi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran, S.IP dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M mengikuti secara virtual acara Hasupa Hasambewa.
Pada kegiatan itu dirinya menekankan dan mengajak seluruh pihak agar bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama. Selain itu secara resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan dan berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, praktisi di bidang akademis, rektor dan pimpinan universitas serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengatakan kepada seluruh stakeholders dalam acara itu, jika ada permasalahan dan atau aspirasi yang ingin disampaikan agar sebaiknya melalui musyawarah dan mufakat.
Sebab tegasnya, sebagaimana diketahui, musyawarah mufakat menjadi warisan dari para leluhur bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat tertuang dalam dasar negara, sila keempat Pancasila dan menjadi media yang tepat untuk menjalin silaturahmi, menjaga dan memelihara kebersamaan dan juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat.
“Saya sampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka mewujudkan Kalteng yang damai, tentram, harmonis penuh keberkahan, guna menyatukan persepsi semua lapisan masyarakat. Selaku gubernur saya meminta kepada masyarakat untuk tidak mengedepankan kekerasan ketika menyampaikan aspirasinya. Menyelesaikan segala sesuatu secara musyawarah mufakat,” papar Sugianto.
Dirinya pun mengimbau agar penyampaian aspirasi bisa dilakukan melalui lembaga – lembaga negara resmi seperti melalui DPRD.” Selain itu jika aspirasi tersebut hendak disampaikan secara langsung kepada institusi terkait, disarankan dengan melakukan dialog dalam forum resmi,” tegasnya.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam kesempatan yang sama secara virtual mengajak kepada seluruh stakeholders untuk tetap membangun kebersamaan, saling pengertian, menjaga keamanan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
“Ini adalah kunci daripada keberhasilan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dari sekian banyak problem yang terjadi, khususnya pada sektor perkebunan dan sector yang lain”, ujarnya.
Semua pihak lanjutnya, turut bersama-sama mendukung suksesnya program-program strategis Pembangunan Kalteng Berkah hingga akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024, sehingga terwujud visi Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis.
“Sama-sama berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban serta menjunjung tinggi 3 (tiga) kearifan lokal Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah yaitu prinsip Belom Bahadat, Filosofi Huma Betang, dan Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Setda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Prov. Kalteng (termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalteng), Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta di Kota Palangka Raya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/ Senat Mahasiswa / Dema, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat/ Tokoh Agama/ Damang/ Forum-forum Kemitraan serta Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Kepemudaan.
( Penulis: HKY, Editor: AAR/YS, Layout: YS, Foto: Tim Media )
