Palangka Raya, (satpolpp.kalteng.go.id) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng Tahun 2022 yang bertemakan Strategi Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat Desa/Kelurahan yang digelar bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/09/2022).
Acara Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran ini selain diikuti oleh seluruh Camat, Lurah, Kepala Desa serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Kalteng, juga dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov. Kalteng termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Baru I Sangkai, S.Pd., M.Si.
Mengingat betapa pentingnya acara ini dikarenakan berhubungan dengan langkah-langkah strategis Pemprov Kalteng dalam hal penanganan inflasi yang terjadi di Kalimantan Tengah, Baru I Sangkai dengan seksama dari awal acara mendengarkan paparan dari Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Sekretaris Daerah H. Nuryakin serta beberapa narasumber lainnya guna nantinya menjadi bahan pelajaran dan tindaklanjut dalam rangka dukungan Satpol PP terhadap pelaksanaan dan penerapan strategi Pemprov Kalteng di lapangan dalam menurunkan angka inflasi di Kalteng.
Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dalam arahannya menyampaikan agar melakukan penekanan inflasi karena inflasi akan memengaruhi daya beli dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Kondisi itu akan dapat berdampak sangat signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Itu terjadi dikarenakan perkembangan ekonomi Kalimantan Tengah walau masih dalam kondisi pandemi pada pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 7,31% (tahun ke tahun), tetap bertahan tinggi setelah sebelumnya tumbuh 7,32% (tahun ke tahun).
Gubernur menambahkan pada sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja ekspor yang tumbuh sebesar 18,55% (tahun ke tahun), dengan Jepang sebagai tujuan utama. Di sisi penawaran, sektor Lapangan Usaha Pertambangan tetap tumbuh impresif, yaitu sebesar 33,51% (tahun ke tahun) setelah triwulan sebelumnya tumbuh 26,80%. Secara umum, ekspor pertambangan porsinya kian membesar, mencapai 82,6% dari total ekspor komoditas.
Berdasarkan data dari TPID Provinsi Kalteng terdapat lima besar komoditas penyumbang inflasi bersumber dari Volatile Food (VF) dan Administered Price (AP) seperti tarif angkutan udara, bawang merah, beras, dan ikan tongkol serta ikan nila. Kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit juga harus menjadi perhatian karena berdampak pada kenaikan laju inflasi Sampit dan tentunya Provinsi Kalteng menjadi lebih tinggi. Andil tarif PDAM pada Oktober 2021 berdampak 42% terhadap inflasi Sampit dan 22% terhadap inflasi Kalteng dan berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing sebesar 23% dan 10%.
Langkah strategis dalam percepatan penanganan inflasi di Kalteng berdasarkan Surat Instruksi Gubernur Kalteng yakni melaksanakan Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Salah satunya melalui kegiatan Sekuyan Lombok yang merupakan Gerakan Menanam Cabai Rawit di Pekarangan Rumah, menugaskan masing-masing Satuan Tugas Pangan untuk melakukan Operasi Pasar secara periodik dan masif, melaksanakan Pasar Murah atau Pasar Penyeimbang secara rutin di lokasi-lokasi strategis di setiap kabupaten/kota se-Kalteng serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas bagi para penimbun bahan pangan dan BBM.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menekankan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi melalui Pemetaan Komoditas Pangan strategis, dengan pusat produksi pangan berada pada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas dan Pulang Pisau. “Terlebih dengan adanya kenaikan harga BBM, dan biasanya diikuti kenaikan harga pada komoditas-komoditas utama serta kondisi cuaca curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan beberapa komoditas di daerah penghasil mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan proyeksi inflasi pada bulan September 2022 yakni sebesar 7,40-7,90% (tahun ke tahun).
Turut hadir pada Rakor ini, yakni Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran yang juga merupakan Ketua DAD Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Forkopimda Kalteng, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Dari Pemerintah Daerah hadir Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Camat, Lurah dan Kepala desa, serta ketua tim penggerak PKK se-Kalteng.
( Penulis: HKY, Editor: AAR/YS, Layout: YS, Foto: Tim Media )
